The relocation also offers a possibility to address Jakarta’s environmental worries, for instance air pollution and overcrowding, by implementing sustainable urban planning techniques from inception. This proactive strategy mitigates environmental degradation and establishes Nusantara being a model for green and resilient urban development in Southeast Asia.
Jakarta’s location while in the northern coastal region of Java Island, with soil formed from alluvial river deposits, exacerbates compaction and land subsidence, with groundwater concentrations declining seven.
The relocation proposal retained remaining talked over for decades until finally the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono who supported the idea to produce a new political and administrative centre of Indonesia as a consequence of Jakarta's environmental and overpopulation difficulties.[22][23]
Di balik pengunduran diri Kepala Otorita IKN, apa saja masalah yang dianggap belum tuntas dalam proyek ambisius ibu kota baru?
"Ini hanya masalah waktu. Kami akan berusaha secepatnya untuk mengisi air bersih, bahkan air minum untuk masyarakat yang belum terfasilitasi atau belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya,” sambung dia.
Namun nyatanya, Titin telah diminta untuk pindah dan ditawarkan uang ganti rugi. Dia menolak tawaran itu hingga bersengketa di pengadilan.
Dalam pernyataan tertulis kepada sejumlah media, dewan direktur Softbank Ken Miyauchi menyebut ketidakpastian return of financial commitment - kapan, dan seberapa besar mereka bisa balik modal - sebagai alasan utama mereka mundur.
Keterangan gambar, Pekerja proyek dan orang-orang yang melintas juga ikut memanfaatkan air di pondok pesantren milik Titin.
Notification e-mails will be despatched out one thirty day period ahead, two months in advance, one day forward, on the same working day, five days after and two weeks immediately after for each publication date.
Keterangan gambar, Para santri belajar dan beraktivitas di ruangan yang berdebu akibat proyek pembangunan di sekitar pesantren
Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan menggunakan dana dari APBN, dan akan berlangsung hingga 2024.
“Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan Istana Presiden-Wakil Presiden, kemudian kemenko, kemudian kementerian,” kata Jokowi.
Belanja lebih berat, defisit bisa melebar, sementara pemerintah sekarang punya kebutuhan yang banyak dan lebih mendesak seperti subsidi dan belanja rutin,” ujar Bhima.
Ia pun mengajak IKN pihak swasta agar tidak ragu berinvestasi di IKN, meskipun dunia sedang dibayangi ancaman resesi.